Jokowi: Yakinlah Pamerintah Akan Terus Jaga Kehormatan dan Kesejahteraan Pace Mace Papua

Iklan 728x90

Jokowi: Yakinlah Pamerintah Akan Terus Jaga Kehormatan dan Kesejahteraan Pace Mace Papua

Dagelan.org - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah pusat akan menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace-mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/9/2019).

Hal tersebut disampaikan Jokowi menyusul adanya kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, yang disebabkan aksi protes massa atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Jokowi mengimbau, masyarakat Bumi Cendrawasih untuk mengedepankan sikap memaafkan dan sabar dalam menghadapi persoalan yang ada.

"Saudara-saudaraku, pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan, emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik, sabar juga lebih baik," tutur Jokowi.

Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua

Isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di kantornya.
Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di kantornya. (aminatus sofya/tribunjatim)

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf
Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi pembahasan situasi di Papua Barat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.

(tb)

SHARE

Related Posts

Comments